DALAM POKOK PERKARA:

 

1.  Mengabulkan gugatan  Penggugat untuk seluruhnya;

2.  Menyatakan  PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuan Undang-undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

3.  Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena PHK sejak Putusan ini di bacakan;

4.   Menyatakan bahwa pengajuan PHK tersebut belum Daluwarsa karena belum ada surat PHK secara resmi;

5.   Menyatakan PKWT kepada Penggugat Batal Demi Hukum;

5.   Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak  Penggugat berupa :

    - Uang Pesangon (6 bulan X Rp. 3.205.330)  = Rp.         19.231.980.-

    - Uang Penghargaan Masa Kerja (2 X Rp.3.205.330.) =  Rp.         6.410.660,-

    - Uang Penggantian Hak 

? Cuti Tahunan  24/25 X Rp 3.205.330.-   = Rp.          3.077.117.-   

                                                       T o t a l =  Rp.       28.719.757.-

(dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah)

6. Menghukum Tergugat untuk membayar  membayar  kepada Penggugat uang Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama 6 Bulan X Rp. Rp. 3.205.330.- = Rp. 19.231.980.- (sembilan belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) sesuai dengan Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung) Perkara Nomor 156 K/Pdt.Sus-PHI/2022 Jo.13/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Gto Dan Nomor 302K/Pdt.SUS-PHI/2025.dan sesuai  ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015.;

7.  Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hak-hak  Penggugat sekalipun masih ada upaya hukum kasasi.

 

Atau apabila  Majelis Hakim  berpendapat  lain, mohon  putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).