DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan GugatanPenggugat untuk seluruhnya;

2. MenyatakanPHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuan Undang-undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena PHK sejak Putusan ini di bacakan;

4. Menyatakan PHK tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. PG. Gorontalo Unit PG. Tolangohula;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hakPenggugat sesuai PKB PT. PG. Gorntalo Unit Tolangohula Periode 2022-2024 Pasal 57 Poin 1, 2, 3, 4 dan 5berupa :

    - Uang Pesangon (10 bulan X Rp. 3.348.913)                      = Rp.        33.489.130.-

    - Uang Penghargaan Masa Kerja (10 X Rp. 3.348.913.)     =  Rp.       33.489.130,-

    - Uang Penggantian Hak

• Cuti Tahunan  24/25 X Rp 3.348.913.-                                      = Rp.          3.214.956.-

    - Uang Pisah 15% dari Pesangon dan Penghargaan masa kerja

• 15% X( 1x Pesangon + 1x PMK)                           = Rp.         10.046.739.-

                     T o t a l                           =  Rp.        80.239.955.-

 (delapan puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah)

6. Menghukum Tergugat untuk membayar  membayarkepada Penggugat uang Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama 6 Bulan X Rp. Rp. 3.348.913.- = Rp. 20.093.478.- (dua puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) sesuai dengan Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung) Perkara Nomor 156 K/Pdt.Sus-PHI/2022 Jo.13/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Gto dan Perkara Nomor 302K/Pdt.SUS-PHI/2025. serta sesuaiketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hak-hakPenggugat sekalipun masih ada upaya hukum kasasi.

Atau apabila  Majelis Hakim  berpendapat  lain, mohon  putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).